banner 300250
PUBLIC

Kodim 0201/BS Kembali Lakukan Sosialisasi Netralitas TNI

Medan | Dalam meningkatkan fungsi Netralitas TNI Kodim 0201/BS kembali melakukan Sosialisasi Jumat (09/02/2017).

Acara yang dilakukan di aula Kodim 0201/BS ini di hadiri oleh ketua Panwaslu Kota Medan Henry Sitanjak.acara yang di ikuti oleh para babinsa ini menitik beratkan pada Netralitas TNI.

Dalam Sosialisasi Netralitas TNI ini Henry menyampaikan agar TNI memahami aturan dan prosedur tentang Netralitas TNI dalam Pilkada. seperti yang tertuang dalam buku saku yag telah di realese oleh KPU.

Dalam menjalankan fungsi Netralitas ini, TNI di harapkan agar memahami segala aturan yang telah di buat.agar TNI tidak terjebak dalam kondisi yang akan menyebabkan ketidak netralan TNI. dalam pelaksanaan Pilgubsu 2018, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan tersebut.

Netralitas TNI dalam Pemilukada adalah harga mati yang tak bisa lagi ditawar-tawar. Karena, Netralitas TNI merupakan amamat dari UU RI No.34 Tahun 2004 tentang TNI.

“maka sudah jelas seperti apa acuan dan posisi prajurit TNI dalam Pemilukada, yakni Netralitas TNI merupakan harga mati,”

Netralitas TNI mengerucut kepada ketentuan bahwa baik prajurit maupun satuan tidak dibenarkan menggunakan sarana dan prasarana TNI untuk kepentingan salah seorang kontestan Pemilukada.

Bahkan, dengan Netralitas TNI ini, seorang prajurit termasuk Babinsa dilarang keras memobilisasi massa atau berada di TPS saat pencoblosan berlangsung.

“Kami sangat mengapresiasi keinginan Dandim yang meminta apabila ada ditemukan anggota TNI tidak netral terhadap Pemilihan Kepala Daerah, maka KPU dan Panwaslu Medan bisa menindaklanjutinya dan berkoordinasi dengan Kodim 0201/BS,” kata Henry Sitanjak.

Dia berharap dengan Sosialisasi ini, tidak ada ditemukan oknum prajurit yang melakukan pelanggaran di lapangan.

Senada dengan itu Pasiter Kodim 0201/BS, Mayor Inf Budi menegaskan dengan adanya acara sosialisasi ini sangat bermanfaat bagi para personil Babinsa tentang kewenangan TNI.

Mayor Inf Budi menambahkan tentunya para personil bisa mengetahui tentang batasan dan kewenangan baik itu sebelum dan sesudah pendaftaran, kampanye maupun pada saat pemilihan.

“Bila melanggar, sanksinya cukup berat. Tidak hanya berkaitan dengan administrasi, tetapi juga berkaitan dengan jenjang karir ke depannya,”

“Jadi sudah jelas bahwa Netralitas TNI adalah tidak berpihak, tidak ikut, atau tidak membantu salah satu pihak. Netralitas TNI adalah TNI bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis. Karena politik TNI adalah politik negara,” kata Mayor Inf Budi.

Comments

comments

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

banner 300250

ikuti kami

To Top